Politik Berwibawa, Kunci Pemberdayaan Pemuda sebagai Transformator Bangsa

Harianindonesia, Politik - Dalam dinamika politik Indonesia, peran pemuda seringkali hanya dilihat sebagai objek mobilisasi semata. Alih-alih menjadi transformator perubahan, pemuda lebih sering diarahkan sebagai pendukung pasif yang diagitasi dalam kontestasi politik. Praktik ini menjadi refleksi atas pertanyaan mendasar: apakah politik diarahkan untuk kesejahteraan umum atau sekadar pelanggengan kekuasaan oligarki?

Pasca Orde Baru, wacana politik demokratis memang gencar dikampanyekan. Sayangnya, implementasinya sering kali berhenti pada tahap sosialisasi, tanpa menjadi proses pendidikan, pelibatan, dan pemberdayaan politik yang holistik. Pemuda kerap dipinggirkan dari peran substansial sebagai aktor politik yang mampu membawa perubahan. Mereka lebih sering dimobilisasi untuk mengamankan suara, ketimbang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang visioner dan kompeten.

Urgensi Literasi dan Kesiapan Politik Pemuda
Menjadi aktor politik yang kokoh tentu membutuhkan proses panjang, termasuk wawasan, pengalaman, jejaring, dan kebajikan. Pemuda harus menyadari bahwa politik bukan sekadar arena pragmatisme, melainkan perjuangan berbasis nilai, prinsip, dan kebajikan. Tanpa persiapan matang, keterlibatan pemuda dalam politik berisiko menjadi petualangan politik yang dangkal dan tanpa arah.

Fenomena ini makin diperburuk oleh motif ekonomi yang sering mendasari keterlibatan politik. Generasi muda, khususnya Gen Z yang menghadapi kesulitan lapangan kerja, sering kali melihat politik sebagai jalan pintas untuk meraih penghidupan. Motif ini berpotensi menggeser esensi politik demokratis menjadi politik yang berorientasi profit atau oligarki.

Namun, kondisi tersebut bukan tanpa solusi. Pendidikan politik yang substantif, pemberdayaan yang komprehensif, serta pelibatan aktif pemuda dalam proses politik adalah kunci untuk membangun generasi pemimpin yang inovatif, humanis, dan transformatif.

Mengatasi Fenomena Avonturir Politik
Fenomena avonturir politik, di mana pemuda terombang-ambing tanpa prinsip politik yang jelas, adalah tantangan besar. Faktor ekonomi, kurangnya wawasan, serta kecenderungan mencari kelompok yang nyaman secara kultural menjadi akar masalah. Politik yang hanya mengandalkan mobilisasi suara tanpa pemberdayaan substantif akan menghasilkan generasi pemuda yang mudah terjebak dalam pragmatisme politik.

Politik harus menjadi wahana pemberdayaan berkelanjutan, bukan sekadar arena eksploitasi suara. Pemuda perlu didorong untuk membangun visi, prinsip, dan kompetensi politik yang matang, sehingga mampu menjadi transformator perubahan. Dalam konteks ini, peran elite politik sangat penting untuk membuka ruang partisipasi yang inklusif, bukan justru memperkuat budaya patronase yang melanggengkan oligarki.

Pemuda sebagai Kunci Peradaban Bangsa
Sejarah telah menunjukkan bahwa pemuda selalu menjadi aktor utama dalam setiap perubahan besar. Oleh karena itu, politik inklusif yang memberi ruang bagi pemuda untuk berkembang adalah kunci menciptakan peradaban unggul. Kepemimpinan politik yang hanya berorientasi jangka pendek, mengorbankan motivasi dan daya kritis pemuda, adalah kesalahan besar yang harus dihindari.

Peradaban unggul tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Pemuda yang diberdayakan melalui politik substantif akan menjadi motor penggerak keberlanjutan hidup bangsa Indonesia yang inklusif, sejahtera, dan bermutu.

Kesimpulan
Politik yang berwibawa tidak hanya ditandai oleh demokrasi prosedural, tetapi juga oleh keterlibatan pemuda secara substantif. Dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti motif ekonomi dan fenomena avonturir politik, pendidikan, pemberdayaan, dan pelibatan politik pemuda adalah jawaban untuk menciptakan generasi pemimpin yang transformatif.

Dengan mengembalikan esensi politik sebagai wahana kebajikan dan perjuangan nilai, pemuda Indonesia tidak hanya menjadi objek mobilisasi, tetapi aktor utama yang membawa bangsa menuju peradaban unggul dan sejahtera. Elite politik dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan politik yang bermakna, demi keberlangsungan hidup Bangsa Indonesia yang lebih baik. (Agil)