Menteri Nusron: Kanwil BPN Bali Harus Siap Hadapi Tantangan Birokrasi Modern

Harianindonesia, Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya transformasi layanan pertanahan dalam menghadapi tantangan birokrasi modern. Dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024), Menteri Nusron menggarisbawahi lima pilar utama yang harus menjadi fokus reformasi birokrasi: simplifikasi proses bisnis, kehati-hatian, akuntabilitas, manajemen risiko, dan transparansi.

"Masyarakat kita hari ini cerdas dan kritis. Karena itu, wajah kantor kita harus berubah. Kita perlu menyederhanakan proses layanan, mempercepatnya, namun tetap mengutamakan keakuratan baik secara yuridis, fisik, maupun historis," ujar Menteri Nusron di hadapan jajaran Kanwil BPN Bali.

Bali: Pelopor Layanan Pertanahan Elektronik
Provinsi Bali menjadi wilayah pertama di Indonesia yang telah menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik secara penuh di sembilan kabupaten/kota sejak Mei 2024. Penerapan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN untuk menyediakan pelayanan kelas dunia.

Meski percepatan layanan menjadi prioritas, Menteri Nusron mengingatkan agar seluruh proses tetap berhati-hati dan akuntabel, guna memastikan tanah yang didaftarkan bebas dari potensi sengketa di masa depan. "Setiap produk hukum yang kita hasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Manajemen Risiko dan Transparansi
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya manajemen risiko dalam pelayanan pertanahan. Menurutnya, jajaran BPN harus mampu memitigasi risiko konflik atau tumpang tindih di masa depan. Selain itu, transparansi juga menjadi elemen kunci agar proses birokrasi dapat diawasi dan dipercaya oleh masyarakat.

"Kita harus berbasis pada manajemen risiko dan transparansi. Dengan begitu, pelayanan kita akan semakin modern, efektif, dan adaptif," imbuhnya.

Langkah Strategis Menuju Kepercayaan Publik
Transformasi layanan pertanahan ini diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron menyatakan, reformasi ini merupakan bagian dari upaya menjadikan birokrasi Indonesia lebih modern, profesional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; serta Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra, bersama jajaran pejabat administrator Kanwil BPN Bali.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Hendi)