LKS Tripida Bersama Buruh Gelar FGD Tolak Tapera

Harianindonesia.net, Kota Tangerang - Penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK ) dan PP No 21 Tahun 2024 tentang Tapera masih terus berdatangan dari kaum buruh.

Untuk itu, unsur serikat pekerja atau serikat buruh menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS TRIPDA) Provinsi Banten di Gedung Hotel Istana Nelayan, Jatiuwung, Kota Tangerang, (2/7/2024).

Wakil Ketua LKS TRIPDA Provinsi Banten Dedi Sudarajat, S.H.,M.H.,M.M.,C.T.A yang juga Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Mengatakan, Penolakan UU P2SK dan PP Tapera tersebut merupakan hasil dari Focus Group Dicussion (FGD) yang disepakati oleh perwakilan perangkat organisasi buruh se- Provinsi Banten yang akan menjadi rekomendasi untuk para stakeholder.

“Ya kita tadi sampaikan buat rekomendasi tadi ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, nanti rekomendasi itu kita sampaikan kepada DPR RI,  Presiden, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menaker,  LKS Tripartit nasional,” ungkapnya.

FGD juga dilaksanakan untuk menyusun langkah- langkah sebelum PP turunan dari UU P2SK terbit, serta membuat kajian terkait dampaknya bagi pekerja peserta program JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan.

"Setelah kita kaji bersama melalui FGD kami buruh se Banten sepakat menolak undang-undang P2SK tersebut, karena undang-undang itu sangat merugikan para tenaga kerja peserta program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS ketenagakerjaan," ucap Dedi saat di temui seusai kegiatan FGD.

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mendapatkan sorotan penting dari berbagai organisasi buruh di Banten.

Menurutnya, peraturan tersebut dianggap memaksa buruh mengiur 2.5% setiap bulan yang lebih banyak merugikan dari pada manfaatnya bagi buruh.

Pasalnya, jika berjalan tentu uang buruh akan mengendap hingga usia 58 tahun, belum lagi saat ini kehidupan buruh sudah susah karena kenaikan upah kecil ditambah peraturan yang saat di ini ditolak buruh yaitu PP Nomor 21 tentang Tapera tentu akan menambah penderitaan bagi buruh.

"Jadi saya tegaskan kalo pemerintah masih terus mendzolimi kaum buruh, saya pastikan Seluruh perangkat serikat buruh se banten akan melakukan aksi besar penolakan dan membatalkan UU P2SK dan Tapera," imbuhnya.

Disisi lain, Anggota LKS Tripda Banten Afif Johan, S.T., S.H., M.H. mengungkapkan, pihaknya menolak UU P2SK terutama pada Bab tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“UU P2SK ini memang ditolak karena Bab JHT ini nantinya dengan ada UU P2SK itu ada dua akun, ada akun tetap dan ada akun tambahan, sementara kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ini belum ideal,” katanya.

Menurutnya, penerapan upah pekerja di Indonesia masih belum ideal. Bahkan, kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait upah pekerja.

“Upah juga masih baru menyentuh kebutuhan fisik semata, belum menyentuh kebutuhan sosial, sehingga rentan risiko sosial,” tuturnya

Di lain sisi pun, Anggota Tripda Banten Intan Indria Dewi mengatakan, Menanggapi soal penolakan Tapera jelas buruh Banten sangat menolak karena adanya UU PP 21 tahun 2024 tentu akan menjadi beban sebab Tapera menggiur potongan 2,5 % terhadap pekerja khusunya kaum buruh.

"Padahal kita sama-sama mengetahui kenaikan UMK rata-rata tidak mencapai 1,5 %, tentu buruh sudah sangat terbebani akan tetapi pemerintah malah mengeluarkan peraturan baru mengiur sebesar 2,5%," tegasnya.

Sedangkan peraturan seperti Tapera tersebut belum jelas, mulai dari Pengelolaannya dan kepastian bagaimana perumahan akan di dapatkan dan harga berapa pada batas waktu tertentu.

"Jadi Tapera ini tentu sangat tidak jelas, menurut saya alangkah baiknya sediakan perumahan secara gratis agar Meraka butuh bisa membeli secara menabung tetapi sudah ada rumah/perumahannya," tandasnya. (Acong)