LKPP Luncurkan E-Katalog Versi 6.0 untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas PBJ

Harianindonesia, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memastikan peluncuran Katalog Elektronik (e-katalog) versi 6.0 dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengungkapkan, pengembangan transaksi digital ini merupakan bagian dari inovasi berkelanjutan sejak tahun 2012.

"Katalog elektronik sudah mengalami perkembangan dari versi 1 hingga versi 5. Yang menarik dari versi 6 ini adalah proses transaksi yang terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari pemesanan, kontrak, pengiriman, hingga pembayaran, semuanya ada dalam satu platform," ujar Hendrar di Gedung LKPP, Jakarta, Jumat (3/12/2025).

Platform Digital Terintegrasi Hendrar menambahkan, sistem e-katalog terbaru yang didukung oleh Telkom ini akan mencakup data transaksi secara lengkap, termasuk produk-produk UMKM. Platform ini dirancang agar pemerintah pusat, daerah, kementerian, dan lembaga dapat menggunakannya secara optimal mulai 1 Januari 2025.

Sebagai bentuk komitmen, LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan e-katalog versi 6.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahan dan dukungannya untuk mendorong digitalisasi dalam pengadaan. Dengan e-katalog versi 6, proses pengadaan akan lebih efisien dan transparan,” ungkap Hendrar.

Arahan Presiden: Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meluncurkan e-katalog versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa penggunaan sistem ini adalah bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

“Katalog versi 6.0 diharapkan mampu mengurangi biaya pengadaan hingga 20-30 persen dan menekan biaya administrasi hingga 40-50 persen,” ujar Presiden.

Namun, Presiden juga menyoroti tantangan efisiensi di Indonesia yang masih menjadi pekerjaan rumah. Hal ini tercermin dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti yang memiliki ICOR di kisaran 4-5.

“Artinya, kita masih memiliki tingkat ketidakefisienan sebesar 30 persen dibandingkan beberapa negara tetangga,” tutur Presiden.

Dengan implementasi e-katalog versi 6.0, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi, mendorong pemberdayaan UMKM, dan memperkuat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh sektor pemerintahan. (Resky)