Kasus Dana Hibah Pramuka Naik ke Tahap Penyidikan

HarianIndonesia.net  – Kasus Dana Hibah Pramuka Naik ke Tahap Penyidikan

Waktu lalu pihak Bareskrim memanggil Sylviana Murni terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Sylviana dimintai keterangannya terkait dengan masalah ini. Kini kasus dugaan korupsi ini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka untuk kasus dugaan korupsi ini.

“Untuk menemukan tersangka,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI, Komisaris Besar Martinus Sitompul, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Januari 2017.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni pada 20 Januari 2017. Penyidik meminta keterangannya karena dia pernah menjabat sebagai Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

Polisi sedang mengusut dugaan penggelembungan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014/2015. Penyelidikan atas pengganaan dana hibah lebih dari Rp 13 miliar itu dilakukan di antaranya dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

Menurut sejumlah sumber yang mengetahui adanya pemeriksaan itu, penggelembungan di antaranya dilakukan selepas kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan (LPK) untuk Pramuka Penegak dan Pandega pada 2015. Panitia kegiatan hanya menerima dana Rp 39 juta, namun diminta mengakui bahwa mereka menerima Rp 86 juta sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang dibuat Kwarda ke pemerintah DKI.

Dalam kegiatan Perkemahan Wirakarya untuk penegak dan pandega di Jakarta Utara pada 2015, panitia hanya menerima Rp 30 juta, namun sebenarnya dana tersebut sebesar Rp 300 juta. Ada lagi kegiatan Lomba Prestasi Penegak 2015 dengan anggaran Rp 275 juta, namun panitia hanya diberikan dana Rp 70 juta.

Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwartir Daerah DKI Jakarta 2013/2015, Iriani Dewi Sarwestri diketahui menjadi ketua panitia lomba prestasi penegak tersebut yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Dalam keterangannya, Iriani mengatakan, kegiatan itu diikuti sekitar seratus peserta dan 50 panitia. Tapi, berdasarkan dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), jumlah peserta berdasarkan jumlah tiket masuk bumi perkemahan mencapai 1.000 orang.

“Saya tidak tahu itu,” kata dia, Selasa, 24 Januari 2017.

Iriani juga menggelar lomba serupa setahun sebelumnya dengan jumlah peserta yang sama. Namun SPJ menyebutkan kegiatan pada tahun itu diikuti 2.000 orang. Anggaran yang tertera pun jauh melampaui yang pernah diterima Iriani, yakni sebesar Rp 80 juta.

Dia pun mengakui asing dengan beberapa lembar kuitansi karena tidak sama dengan yang pernah disetorkannya setelah kegiatan usai ke kwarda.

“Kalau di sana (SPJ) tertera Rp 550 juta saya tidak tahu,” kata dia lagi.

Baca juga : Sosok Pengantar Pesan Misterus Ancam Antasari Mengaku Disuruh Keluarga Aulia Pohan

Iriani yang ikut diperiksa polisi karena dua kegiatan itu justru mengungkapkan kejanggalan yang lebih telak mengenai kegiatan Jambore On The Internet (JOTI) 2015 di dewan kerja daerah yang dipimpinnya. Dari data SPJ, ada anggaran sebesar Rp 56 juta untuk kegiatan tersebut.

“Padahal, kami selaku panitia JOTI tidak menerima uang sepeser pun dari Kwartir Jakarta,” tutur dia.

Saat dimintai konfirmasi soal dugaan penggelembungan dana pertanggungjawaban, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto hanya menjawab,

“Saya konfirmasi ke penyidiknya dulu, ya.”

Adapun pelaksana tugas Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta Happy Gustin menyatakan tidak tahu ihwal surat-surat pertanggungjawaban itu.

“Mohon maaf, saya tidak tahu. Tanya saja kepada yang tanda tangan,” kata dia.

Sementara itu, Sylviana belum memberikan tanggapan atas dugaan penggelembungan anggaran dan laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut. Namun beberapa waktu lalu dia menyampaikan telah mengembalikan dana hibah yang tidak terpakai ke pemerintah DKI sebesar Rp 836 juta untuk angaran 2014 dan 2015.

“Selain itu, telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dengan hasil pendapat wajar,” ujar dia.

Sumber: http://www.berantai.com/detail/kasus-dana-hibah-pramuka-dki-naik-ke-tahap-penyidikan-ini-modus-penggelembungannya.html

One thought on “Kasus Dana Hibah Pramuka Naik ke Tahap Penyidikan

Comments are closed.