Kapolri Tegur Keras Surat Edaran Dua Kapolres Soal Atribut Natal

HarianIndonesia.net  – Kapolri Tegur Keras Surat Edaran Dua Kapolres Soal Atribut Natal

Sejumlah masalah mendapat perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Termasuk soal Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyikapi perayaan Hari Raya Natal.

Dalam Fatwa-nya, MUI menyebut haram menggunakan atribut non-Muslim seiring fenomena saat peringatan hari besar agama non-Islam terdapat umat Islam menggunakan atribut atau simbol keagamaan non-Muslim. Yang sering jadi sorotan adalah saat Natal, sejumlah karyawan Muslim ikut mengenakan busana Santa atau Natal.

“Menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin lewat publikasi fatwanya di Jakarta.

Hassanudin juga mengatakan ajakan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim juga tergolong haram. Umat Islam, harus saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-Muslim dalam menjalankan ibadahnya bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.

“Bagi pimpinan perusahaan, agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya dan tidak memaksakan kehendak kepada jajarannya untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan Muslim,” kata Hasanuddin.

Fatwa itu kemudian disikapi dua Kapolres dengan mengeluarkan surat edaran. Secara garis besar, isi surat edaran itu meminta agar perusahaan tidak memaksakan pegawainya menggunakan atribut Santa Claus.

Dua kapolres tersebut yakni Kapolresta Bekasi Kombes Umar Surya Fana dan Kapolres Kulon Progo, AKBP Nanang Djunaedi. Rupanya surat yang dibuatnya keduanya berbuntut pada teguran keras dari atasannya, Jenderal Tito Karnavian.

“Saya sudah tegur keras pada Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo Yogyakarta, saya tegur keras mereka karena tidak boleh keluarkan surat edaran yang mereferensikan pada fatwa MUI,” tegas Tito.

Selain menegur keras, Kapolri telah meminta komandan polisi dua daerah itu mencabut surat edaran yang dikeluarkan. “Saya suruh cabut (surat edarannya),” sambung dia.

Tito menilai, fatwa yang dikeluarkan MUI tentang pelarangan menggunakan atribut Natal bagi umat Muslim bukan menjadi acuan kepolisian daerah untuk mengeluarkan peraturan. Sebab fatwa tersebut harus menjadi rujukan untuk dikoordinasikan dari tingkat pusat hingga ke daerah.

“Fatwa MUI bukan rujukan hukum positif, (tapi) itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan,” ujarnya.

Mantan Kepala BNPT itu mengatakan seharusnya aparat kepolisian setempat terlebih dahulu melakukan koordinasi sebelum mengeluarkan surat edaran itu.

“Jadi langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak,” kata Tito.

Tito menambahkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan fatwa tersebut sebagai landasan untuk melakukan sweeping ke pusat-pusat perbelanjaan atau pertokoan, pihaknya tak segan akan menindak tegas.

“Saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping dengan cara anarkis, tangkap! Tangkap dan proses karena itu pelanggaran hukum,” katanya.

“Kemudian ada yang menggunakan sosialisasi tapi datangnya ramai-ramai, membuat rasa takut, ini juga harus kita larang dan tertibkan, enggak boleh,” tambah Tito.

Menanggapi teguran Kapolri, Kapolres Kulon Progo siap mencabut surat imbauan tersebut. “Kami mengikuti dan patuh pada instruksi dari pimpinan Polri. Surat imbauan sudah kami cabut,” jelas Nanang ketika dihubungi oleh Merdeka.com, Senin (19/12).

Nanang menambahkan, sebenarnya surat imbauan dalam bentuk hard copy belum diedarkan ke pengusaha-pengusaha setempat. Surat imbauan yang beredar masih sekadar dalam bentuk lisan maupun edaran di grup aplikasi whatsapp internal Polres Kulon Progo.

“Kami baru koordinasi lisan. Surat imbauan dalam bentuk hard copy atau cetak belum beredar ke pengusaha. Kemarin baru beredar di grup whatsapp yang digunakan untuk koordinasi saya dengan para Kapolsek,” jelasnya.

Sebelumnya, dia mengeluarkan surat edaran dengan Nomor:B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal Himbauan Kambtibmas yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan.

Dalam surat itu ditulis untuk mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas yang bernuansa SARA (suku, ras, agama dan antargolongan). Surat edaran itulah yang membuatnya ditegur Kapolri.

Serupa dengan Kapolres Kulon Progo, Kapolresta Bekasi menanggapi teguran Tito dengan melakukan revisi edaran yang telah dikeluarkan. Sebelumnya, Umar Surya Fana membuat surat edaran kamtibmas ke sejumlah pengusaha di wilayah setempat. Surat bernomor B/4240/XII/2016/Restro Bekasi Kota, itu dikeluarkan pada 15 Desember 2016.

Adapun surat itu merujuk pada UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri, Fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim, dan Kirsus Sat Intelkam Polres Metro Bekasi Kota bernomor R09/Kirsus/XII/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2016/2017.

Terkait teguran Kapolri, Umar tak mau menanggapi panjang lebar.

“Sudah tahu ditegur. Nanti akan direvisi dan diedarkan kembali,” ucapnya singkat.

Baca juga : Kapolri Perintahkan Tangkap Semua Yang Lakukan Sweeping

Presiden Jokowi sempat memanggil Tito untuk mendapatkan penjelasan soal fatwa MUI yang kemudian dijadikan anak buahnya sebagai dasar mengerluarkan surat edaran tentang Kambtibmas.

“Presiden sekarang sedang memanggil Kapolri, Presiden telah memberikan arahan untuk Polri selalu berprinsip berpegang pada hukum yang berlaku karena hukum yang berlaku itulah yang menjadi landasan untuk Polri mengambil sikap,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pramono mengakui Kapolri dipanggil oleh Presiden Jokowi sekaligus mempertanyakan langkah Polresta Bekasi dan Kulon Progo, DIY yang mengeluarkan surat edaran bagi perusahaan di daerahnya untuk menindaklanjuti fatwa MUI tentang pelarangan menggunakan atribut Natal bagi umat Muslim tersebut.

“Maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kapolres di Bekasi maupun di Kulonprogo yang kemudian menyikapi secara berlebihan karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif,” katanya.

Pramono menambahkan, hukum yang harus dipegang oleh kepolisian merupakan UU, PP, Perpres, Kepmen termasuk keputusan Kapolri sendiri bukan Fatwa MUI dalam mengambil suatu tindakan.

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/surat-edaran-dua-kapolres-soal-natal-berujung-teguran-keras-kapolri.html

author